30
March

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan ibu Nayla Hasanah Baddrut Tamam seusai menerima gelar kebangsawanan dari Raja Surakarta.

 

HUMAS PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan istri Nayla Hasanah Baddrut Tamam menerima gelar kebangsawanan dari Karaton Surakarta pada 30 Maret 2019 dalam acara rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan ke-15 Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sampeyandalem Ingkang Sinoehoen Kangjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII.

Bupati Baddrut Tamam bergelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) H Baddrut Tamam Cakrahadipuro, sedangkan ibu, yakni Nayla Hasanah bergelar Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Hj Nayla Hasanah Adiningtyas.

Saat menerima gelar kebangsawanan itu, bupati didamping Kabag Humas Pemkab Pamekasan Soepriyanto dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Akhmad Sjaifuddin.

Tingalan Dalem Jumenengan merupakan salah satu ritual paling sakral karena memperingati hari ulang tahun kenaikan tahta raja. Rangkaian acara ini antara lain kirab pasukan keraton yang diiringi gending gamelan Jawa sebagai pembuka acara. Lalu dilanjutkan dengan tarian sakral Bedoyo yang dibawakan oleh sembilan penari.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Ibu Nayla Hasanah Baddrut Tamam, merupakan bagian dari beberapa pejabat pemerintah yang menerima gelar kebangsawaan pada acara rutin Tingalan Dalem Jumenengan di Karaton Surakarta itu.

Tahun lalu, yakni pada 12 April 2018, Karaton Surakarta juga memberikan gelar bangsawan kepada sejumlah pejabat saat pelaksanaan Tingalan Dalem Jumenengan ke-14 Pakoe Buwono (PB) XIII Hangabehi. Dua gelar di antaranya diberikan kepada Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono.

Gelar diberikan kepada orang yang dinlai telah berjasa dan memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya. Prosesi Tingalan Jumenengan ini ditandai dengan keluarnya Sinoehoen Pakoe Boewono XIII dari Dalem Ageng Prabasuyasa menuju Sasana Sewaka tempat berlangsungnya jumenengan. Dalam kesempatan itu juga digelar tarian Bedaya Ketawang oleh sembilan penari.

Sebelum acara Tingalan Dalem Jumenengan ini digelar, warga sekitar dan seisi karaton melakukan acara resik-resik yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pada Jumat, 29 Maret 2019.

Ganjar Pranowo mengatakan keraton beserta segala ritualnya merupakan bagian dari sejarah kebudayaan, sekaligus objek wisata.

“Jadi sudah semestinya aset ini selalu dijaga supaya bersih luar dan dalamnya, baik lahir maupun batin,” kata Ganjar Pranowo, seperti dilansir situs antaranews.com.

Ganjar Pranowo melakukan bersih-bersih karaton bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi, Asisten Deputi I Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Wawan Kustiyawan; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Soedarmoningrat; Kepala Polda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono; Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo; Kepala Polres Kota Surakarta Komisaris Besar Ribut Hari Wibowo, dan peserta lainnya.

Acara bersih-bersih diawali dengan pertunjukan Tari Gugur Gunung kemudian dilanjutkan dengan apel yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo. Selanjutnya ada penyematan ikat kepala dan sapu oleh Gubernur kepada perwakilan peserta sebagai tanda memulai kegiatan bersih-bersih.

Sementara itu, Karaton Kasunanan Surakarta ini, berdiri pada 1744 dan hingga kini tetap terpelihara keindahan bangunan sebagai warisan budaya. (fal/hms).

 

 

 
 
28
February

 

 

 

HUMAS PAMEKASAN  – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menanda tangani komitmen bersama pencegahan tindak pidana korupsi di hadapan KPK bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan para kepala daerah se-Jawa Timur, Kamis (28/2/2019).

Penanda tanganan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran keuangan negara ini, sebagai bentuk komitmen dan niat baik bupati dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas praktik KKN, serta sebagai wujud tanggung jawab moral kepada bangsa, negara dan agama.

“Penanda tanganan ini sebagai bentuk antisipasi. Kami memiliki komitmen dan niat baik, untuk menjalankan tata kelola pemerintahan ini yang bebas korupsi. Oleh karena itu, KPK kami jadikan mitra, agar bisa mengarahkan kami dalam bertugas menjalankan tata kelola pemerintahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Baddrut Tamam. [

Penanda tanganan pencegahan korupsi ini digelar dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi di Provinsi Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya diikuti oleh 38 bupati dan walikota se Jatim serta Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis (28/2/2019)

“Ini komitmen bersama untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap kemungkinan titik-titik terjadinya kerawanan, kerentanan dari potensi korupsi,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya.

Ada 8 poin yang menjadi penilaian Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dari 39 Pemerintah Daerah di Jawa Timur (38 Kabupaten/Kota plus 1 Pemerintahan Provinsi) secara rata-rata mendapat nilai 66 persen. 

“Atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 58 persen,” jelasnya.

 

Delapan sektor yang menjadi monitoring dan evaluasi oleh KPK antara lain, pertama perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), keempat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

“Ini hal-hal yang mendapatkan penajaman, pada saat kami, Gubernur Jambi, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau melakukan konsultasi didampingi oleh Dirjen Kemendagri. Maka catatan-catatan ini oleh jajaran pimpinan KPK beberapa kali distabilo supaya menjadi catatan penting bagi kita semua untuk melaksanakan kewajiban dan antisipasi sebagai kita terus berbenah,” paparnya.

Selanjutnya, sektor kelima yaitu manajemen ASN, keenam dana desa, ketujuh optimalisasi dan pendapatan daerah. Menurut Khofifah, delapan sektor tersebut menjadi catatan manajemen aset daerah yang mampu memberi standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja.

“Delapan sektor itu akan menjadi catatan manejemen kami untuk dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen terhadap kemungkinan terjadinya korupsi,” imbuhnya.

Sementar dari hasil penilaian Tim Korsupgah antara lain, pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, pelayanan terpadu satu pintu sebesar 77 persen, kapabilitas APIP sebesar 64 persen, manajemen ASN senilai 65 persen, Dana Desa sebesar 71 persen, manajemen aset sebesar 80 persen. Terendah adalah optimalisasi pendapatan daerah baru yakni 47 persen.

“Jadi mungkin ini yang akan kami harapkan asistensi yang lebih detail dari Tim Korsupgah dari sisi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, yang hari ini ini menurut supervisi dan monitoring Tim Korsubgah baru 47 persen,” tambah Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memaparkan, banyak korupsi yang menggunakan modus ijon proyek. Praktik itu biasanya banyak terjadi di daerah-daerah. Bahkan tak sedikit yang sudah setor uang pun tak kebagian proyek.

“Pengusaha itu membawa teman-teman ke DPRD. Kalau anggaran disetujui akan mendapat fee. Pemenang lelang sudah diputuskan sejak awal, ini jangan sampai terjadi di Jatim. KPK mendorong e-planning dan e-budgeting,” tuturnya.

Ia mengatakan jika korupsi dilakukan untuk mengambil keuntungan setelah mengeluarkan dana besar untuk bisa memenangkan kontestasi kepala daerah. Di mana berdasar survei, seorang calon kepala daerah bisa menghabiskan biaya Rp 20-30 miliar.

“Persoalan paling besar dan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen dan integritas pimpinan. Berdasarkan survei Kemendagri, saya sendiri juga kaget rata-rata kepala daerah itu menghabiskan Rp20-30 miliar dalam ajang pilkada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Timur yang ikut Pilkada 2018 kemarin. Yang sudah keluarkan biaya banyak, supaya ikhlas. Anggap itu biaya membeli legacy. Buktikan kepada masyarakat, bahwa pilihan mereka tidak salah memilih pemimpinnya,” tambahnya.

Bupati Baddrut Tamam menyatakan, pelibatan KPK dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara ini menjadi penting, karena diantara kasus dugaan korupsi yang terjadi, salah satu faktornya karena kurang mengerti.

“Jika ada pendampingan, atau pencegahan dari KPK, maka hasilnya akan lebih baik, dan aparatur negara kita di Pamekasan bisa bekerja sesuai dengan petunjuk atau arahan dari tim KPK. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang, dan tidak khawatir melakukan pelanggaran hukum, karena KPK melakukan pendampingan secara langsung atau pencegahan,” ujar Bupati Baddrut Tamam. (FAL/HMS)

 

01
March

 

 

HUMAS PAMEKASAN –Pemkab Pamekasan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Sosialisasi “Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Go Online Pamekasan, Belanja dan Jual Beli Online Murah Cepat dan Aman’’. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (27/2/19).

 

Acara yang dibuka oleh Bupati Badrut Tamam ini dihadiri oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Septriyana Tangkary. Juga hadir Wakil Bupati Raja’e, Pj Sekdakab Andik Fajar Tjhyono, para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Pamekasan dan ratusan pelaku UMKM.

 

Badrut Tamam dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih atas kerjasama dan kehadiran Septriyana Tangkary bersama rombongan ke Pamekasan. Dia mengakui dengan kegiatan ini masyarkat pengelola UMKM akan dapat ilmu baru bagaimana tata cara menjual produknya secara lebih efektif.

 

“Bagaimana cara jual online yang strategis bagaimana cara jual produk yang bukan se Pamekasan tapi se Indonesia. Kita harus bersyukur dapat kesempatan untuk dapat trasformasi ilmu itu. Sangat penting untuk kemajuan dan kemudahan pemasaran hasil produk usaha UMKM kita,” katanya.

 

Badrut Tamam mengaku bahwa dirinya terus berfikir mencari jalan terobosan baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, termasuk bagi kalangan UMKM. Dan dia bersyukur diantara terobosan itu adalah berbentuk kerjasama dengan Kementrian Kominfo dalam sosialisasi jual beli online ini.

 

”Saya selalu sudah tidur berfikir bagaimana membuat sesuatu yang baru. Mall Pelayanan Publik, Pamekasan Smart, sudah. Semula banyak pihak yang tidak percaya. Tapi Alhamdulillah akhirnya kami di Jatim Pamekasan menjadi kabupaten ke empat yang memiliki Mall Pelayanan Publik sebelum 100 hari kami bekerja meminpin Pamekasan,” katanya.

 

Diantara terobosan yang akan dilakukan adalah menbentuk 10 ribu pengusaha baru di Pamekasan. Ini semua insya Allah tercapai jika masyarakat dan pengelola UMKM memiliki kemampuan untuk memanfaatkan jasa tehnologi online sebagai prasarana untuk memasarkan produk usaha mereka.

 

Dia menegaskan kini sudah bukan saatnya aparatur layani Bupati, sudah saatnya aparatur layani rakyat. Bukan bupati minta dilayani, tetapi yang harus dilayani adalah rakyat. Dia juga bertekad akan jadikan pendopo kabupaten sebagai pendopo edukasi. Di Pendopo akan ada berbagai fasilitas dan layanan untuk semua kebutuhan layanan masyarakat.

Terkait dengan UKMK Badrut Tamam menegaskan kini di Pamekasan terdapat sekitar 596 UMKM. Ada BUMD yang sekarang tak berfungsi maksimal karena kurang dana. Dia bertekad akan hidupkan BUMD itu untuk menjadi lembaga marketing produk UMKM yang didalamnya ada onliennya. Yang nantinya juga akan bekerjasama dengan Keminfo untuk juala beberap produknya.

Atas berbagai kerja keras yang dilakukannya, kata Badrut Tamam, dalam waktu dekat Pamekasan akan dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai daerah tercepat bikin MPP, daerah pertama yang memberikan kekhasan potensi lokal dengan branding batik atas mobil dinas pemerintah sebagai wujud pembelaan terhadap pengrajin batik. (FAL/HMS)

16
January

 

HUMAS PAMEKASAN- Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menegaskan penghargaan Adipura yang diterima tahun ini bukan tujuan utama melaiakan sasaran antara menuju terciptanya Pamekasan hebat Rajjeh Bejreh dan Parjugeh.  Hal itu dia ungkapkan saat memberi sambutan dalam acara penerimaan Kirap Adipura di Monomen Arek Lancor, Rabu (16/1/19). 

 

“Adipura bukan tujuan utama, namun hanya imbas atau semacam tujuan antara menuju tujuan utama yakni Pamekasan hebat rajjeh bejreh dan parjugeh. Pamekasan hebat kita membutuhkan berbagai perbaikan pelayanan dari segala  aspeknya, termasuk di bidang kebersihan lingkuagn,” katanya.

 

Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup ini diraih Pamekasan, setelah hasil kerja keras dan ikhlas dari seluruh elemen tertakit, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait, Camat,  para lurah dan kepala desa, pasukan kuning serta elemen masyarakat lainnya yang berjasa dalam penciptaan lingkungan bersih. 

 

“Karena itu kami menucapkan terima kasih kepada semu elemen masyarakat yang telah berupaya menjadikan kota Pamekasan ini sebagai kota bersih dan lingkungan sehat. Terutama kepada Dinas lingkungamn hidup dan OPD terkait lainnya, yang telah  bersinergi membangun dan memenuhi pensyaratan untuk diraihnaya Adipura ini,” katanya.

 

Tugas selanjutnya setelah diraihnya penghargaan ini, kata Badrut,  adalah upaya untuk mempertahankan penhargaan itu dan lebih jauh lagi menjadikan pola hidup bersih dan lingkungan sehat dan peduli lingkungan, menjadi bagian dari sikap hidup keseharian masyarakat Pamekasan. 

 

 

Kirab Piala Adipura  dilakukan mulai pintu masuk Pamekasan tepatnya didepan kantor kecamatan Tlanakan. Piala Adipura dimuat diatas mobil terbuka yang diapit oleh Bupati Badrut Tamam dan wakilnya Raja’ie. Lalu kemudian  dibelakangnya diikuti oleh mobil Pj Sekdakab dan Kepala Dinas dan Pimpinan OPD terkait. 

 

Dari depan kantor Camat Tlanakan Piala Adipura itu lalu dibawa meluncur kearah utara menuju kota Pamekasan. Lalu iring iringan mobil yang mengikuti kirap itu berbelok kanan menuju jalan niaga, lalu belok kiri di jalan Jingga dan belokkanan lagi menyusuri jalan Jokotole. Lalu belok kiri menuju Jalan Raya Sumenep. 

 

Dari jalan raya Sumenep rombongan kirab berbelok kiri di Jalan Bonorogo menuju arah barat, lalu menuju jalan stadion, lalu kembali menuju jalan Jokotole dan menuju kearah barat menuju Monumen Arek Lancor. Disana sudah menunggu para pejabat dan pimpinan OPD lain dilingkungan Pemkab Pamekasan untuk  menyambut Bupati dan Wabup bersama Piala Adipura.

 

Disepanjang jalan yang dilalui konvoi tampak masyarakat Pamekasan antusias menyambut kirab adi opura ihni.  Bahkan siswa sekolah yang kebetulan lokasinya berada dipinggir jalan yang dilalui konvoi, mereka keluar kelas menyambut dan memberikan sambutan atas rombongan iringan mobil kirap Piala Adipura tersebut.

 

Usai penyambutan di  Arek Lancor kirap Piala Adipura  dilanjutkan menuju arah barat ke pendopo ronggosukowati. Disana menunggu Ketua DPRD Pamekasan dan anggota Forkopminda Pamekasan. Piala Adipura itu lalu kemudian diserahkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin. (fal/hms)

Page 7 of 42